DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Gelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2023

Mamuju Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna agenda pendapat akhir Fraksi sekaligus Penetapan APBD Pokok Tahun 2023, Selasa 27 Desember 2022.

Rapat Sidang dipimpin Ketua DPRD Dr.H.Arsal Aras SE, M.Si didampingi Ketua Komisi Il Fathahuddin Al Gafiqhi, Anggota DPRD, Sekwan, Kabag Umum, Kabag Persidangan dan Kabag Penganggaran yang dihadiri Sekretaris Daerah Dr.H.Askary Anwar Asisten lll Drs.H.Bambang Suparni, serta Pejabat lingkup Pemerintah setempat.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP Dorong Pemerintah Perkuat Konsumsi Rumah Tangga

Terpantau dari Empat Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Mamuju Tengah masing-masing menyampaikan pendapat yang diwakili oleh Elvis dari Fraksi Nasional Sejahtera, Arman dari Fraksi Perindo , Hamka S.Pd.i dari Fraksi Lalla Tassisara dan Alamsyah Arifin dari Fraksi Perjuangan Bangsa Nasional

Ketua DPRD Dr.H.Arsal Aras menyampaikan angkah-angkah yang sudah disepakati dan ditandatangani dalam berita acara waktu lalu sedikit mengalami perubahan nilai setelah Asistensi di Provinsi

Baca juga: Mindo Sianipar Dorong Semua Pihak Selesaikan Permasalahan Sampah

“Pendapatan Asli daerah  Rp.37.852.032.833, pendapatan transfer Rp. 601.979.149.440. dan lain pendapatan yang Sah Rp.6.395.770.800, jumlah total pendapatan Rp.646.256.950.151 sedangkan belanja operasional sebesar Rp. 446.099.934.819, ” ucap Ketua sidang.

Ia mengatakan inilah pokok APBD kita dan angkah-angkah tersebut menjadi acuan serta pedoman penggunaan anggaran ditahun 2023.

Baca juga: DPRD Kalteng, Laporkan PBS yang Belum Realisasikan Plasma

Mewakili bupati Dr.H.Askary Anwar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada badan anggaran bersama Komisi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang telah bekerja keras dan mempercepat  serta merpungkan pembahasan rancangan APBD tahun 2023. 

“Sesuai hasil pembahasan yang sudah kita sepakati bersama dalam APBD tahun 2023 kita tetapkan sebesar 675, 98 Milyar Rupiah, ” unfkapnya.

Baca juga: Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni: Negara Harus Hargai Pengabdian Para Honorer

Ia berharap Tim anggaran pemerintah daerah dan seluruh perangkat serta unit kerja untuk segera melakukan pengusulan dokumen anggaran atau DPA SKPD pada masing-masing OPD agar proses penata usahaan dapat dilaksanakan.

 

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin: Rencana Pengenaan PPN Terhadap Sembako Perlu Ditinjau Kembali